Bujino A. Salan K., S.H., M.H (Foto Dokumen Pribadi)
JAKARTA, – Anggota DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kalimantan Selatan Bidang Advokasi, Bujino A. Salan K., S.H., M.H., menyoroti pentingnya kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
Hal itu disampaikannya di sela Musyawarah Nasional (Munas) IX APBMI 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Bujino menegaskan, kehadirannya di Munas bukan dalam kapasitas sebagai advokat, melainkan sebagai anggota APBMI dan pelaku usaha bongkar muat yang ingin mengikuti dinamika organisasi dan kebijakan nasional.
Menurut advokat senior Banua ini , penyelenggaraan bongkar muat harus mengedepankan tiga hal: keterbukaan, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan.
"Harapan kami pemerintah memberikan peluang yang lebih luas kepada perusahaan bongkar muat. Pelaksanaan di pelabuhan harus transparan dan menjamin persaingan usaha yang sehat," ujarnya.
Soroti Potensi Monopoli dan Tata Kelola TKBM
Ketua DPD KAI Kalsel ini juga menyoroti perlunya kejelasan aturan terkait hubungan antara Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
Ia menilai, regulasi yang tidak jelas berpotensi menimbulkan multitafsir dan konflik di lapangan. Tata kelola TKBM perlu dibahas terbuka agar tidak menimbulkan perselisihan dan praktik yang menghambat persaingan usaha.
"Mekanisme kerja sama PBM dan Koperasi TKBM harus ditata lebih baik, agar kepentingan perusahaan, koperasi, tenaga kerja, dan pemerintah berjalan seimbang," katanya.
Evaluasi Penerapan SPK di Kalsel
Bujino juga menyinggung persoalan penerapan Surat Perintah Kerja (SPK) dalam kegiatan bongkar muat di Kalimantan Selatan. Ia mempertanyakan kejelasan dasar hukum dan mekanisme kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada perusahaan terhadap Koperasi TKBM.
Menurutnya, kejelasan aturan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan dan tenaga kerja, sekaligus menjaga kelancaran arus barang di pelabuhan.
Meski demikian, ia mengakui kegiatan bongkar muat di Kalsel selama ini berjalan aman dan relatif tanpa kendala berarti, berkat komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan.
Terkait terpilihnya kembali Capt. H. Juswandi Kristanto sebagai Ketua Umum APBMI periode 2026-2031 secara aklamasi, Bujino berharap kepemimpinan ke depan semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder kepelabuhanan.
Terpilihnya kembali ketua umum dinilai sebagai bentuk kepercayaan anggota. Modal kepercayaan itu diharapkan mampu memperjuangkan kepastian hukum dan mendorong iklim usaha bongkar muat yang sehat, transparan, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
"Yang terpenting ada kepastian aturan, keterbukaan, serta keseimbangan kepentingan agar kegiatan bongkar muat berjalan lancar," tutup Sekjen Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel ini .
Penulis/ Editor : Suyi
