 |
| Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Dr H Akhmad Murjani MKes MH (Foto Istimewa)
|
REPORTASEINDONESIAN.COM, BANJARMASIN – Sulitnya masyarakat mendapatkan BBM jenis solar subsidi di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan dinilai mulai menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor usaha hingga kebutuhan pokok masyarakat.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Dr H Akhmad Murjani MKes MH mengatakan, antrean panjang hingga dugaan kelangkaan solar subsidi saat ini berdampak langsung terhadap sektor logistik, distribusi barang, pelaku UMKM hingga usaha jasa boga.
“Efek dominonya sudah sangat terasa. Bukan hanya pengusaha angkutan, tetapi UMKM, usaha jasa boga, hingga pengusaha lainnya juga ikut terdampak karena biaya operasional meningkat,” ujar Murjani, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya sulitnya mendapatkan solar subsidi membuat biaya transportasi melonjak.
Kondisi itu memaksa distributor menaikkan harga jual barang demi menutup biaya operasional agar usaha mereka tetap berjalan.
“Kalau distributor tidak menaikkan harga, mereka bisa gulung tikar. Akhirnya harga barang di tingkat konsumen ikut naik dan ini memicu inflasi,” jelasnya.
Murjani menyebut kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak paling merasakan dampaknya.
Sebab di tengah harga kebutuhan yang terus naik, daya beli masyarakat justru melemah.
Ia juga menyoroti ketergantungan sektor transportasi terhadap BBM solar, terutama sopir truk angkutan darat, armada laut hingga kendaraan distribusi lainnya.
“Tidak bisa dipungkiri para sopir angkutan sangat bergantung pada solar subsidi. Kalau distribusi BBM terganggu maka rantai distribusi barang juga ikut terganggu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Murjani mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan yang telah melakukan tindakan terhadap oknum premanisme di kawasan SPBU.
Namun ia berharap penindakan tidak berhenti sampai di situ saja dan juga menyasar para pengepul, penimbun BBM hingga mafia solar beserta pihak-pihak yang diduga menjadi backing mereka.
“Kita apresiasi kepolisian yang sudah bergerak. Tetapi pengawasan dan penindakan harus dilakukan terus menerus secara kontinyu,” tegasnya.
Murjani juga mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk Satgas Penanganan BBM di daerah tersebut.
Menurutnya, satgas itu nantinya dapat melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI hingga pihak terkait lainnya agar pengawasan distribusi solar subsidi lebih maksimal.
“Kami berharap konsumen bisa mendapatkan solar subsidi dengan aman dan nyaman. Begitu juga pengusaha SPBU agar situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Selain aparat dan pemerintah, Murjani juga meminta masyarakat ikut melakukan pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran.
“Jangan sampai akibat susahnya mendapatkan solar subsidi, masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal yang jadi korban,” pungkas Ketua Yayasan Universitas Cahaya Bangsa (UCB) Ini
Penulis/Editor : Suyi