Foto Sulkan
BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menjaga stabilitas harga pangan selama Mei hingga Agustus 2026.
Namun, di tengah kondisi pangan yang relatif terkendali, ORI Kalsel meminta pemerintah segera membenahi persoalan kelistrikan dan distribusi BBM bersubsidi yang masih dikeluhkan masyarakat.
Ketua DPD ORI Kalsel, Sulkan, mengatakan catatan tersebut disampaikan sebagai bentuk kemitraan kritis terhadap pemerintah daerah agar stabilitas ekonomi tidak hanya dilihat dari harga pangan, tetapi juga dari kelancaran layanan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
" Kita ingin pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan bergerak selaras. Pangan terkendali dengan baik, dan hak masyarakat atas pasokan listrik serta BBM yang lancar juga terpenuhi tanpa hambatan," tegas Sulkan.
Apresiasi Pengendalian Harga Pangan
ORI Kalsel menilai upaya Pemprov Kalsel bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga pasokan bahan pokok patut diapresiasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, inflasi tahunan atau year on year (yoy) Kalsel berada di level 4,28 persen.
Menurut ORI Kalsel, berbagai langkah pengendalian harga, termasuk Gerakan Pangan Murah, turut membantu menjaga pasokan sejumlah komoditas strategis seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang merah.
"Kerja keras instansi terkait melalui instrumen Gerakan Pangan Murah berhasil meredam volatilitas harga sejumlah komoditas pangan. Sehingga daya beli masyarakat untuk kebutuhan dasar tidak terguncang secara ekstrem," ujar Sulkan.
Meski demikian, ORI Kalsel mengingatkan stabilitas harga pangan harus diikuti dengan perbaikan sektor pendukung lainnya.
Listrik Padam Ganggu Aktivitas Masyarakat
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalsel.
Gangguan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap rumah tangga maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain menghambat aktivitas produksi, pemadaman juga dapat mengganggu pekerjaan berbasis digital serta meningkatkan risiko kerusakan peralatan elektronik.
ORI Kalsel mendorong Pemprov Kalsel meningkatkan koordinasi dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalselteng agar berbagai pekerjaan pemeliharaan dan pembenahan infrastruktur kelistrikan dapat diselesaikan tepat waktu.
"Keandalan listrik menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas masyarakat dan dunia usaha. Jangan sampai gangguan listrik berlangsung terlalu lama dan akhirnya ikut membebani pelaku UMKM," katanya.
Antrean BBM Subsidi Masih Jadi Persoalan
Selain listrik, ORI Kalsel juga menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, terutama kendaraan roda empat dan truk angkutan logistik.
Kondisi tersebut dinilai menguras waktu produktif para pekerja transportasi dan berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang.
Menurut ORI Kalsel, persoalan distribusi BBM bersubsidi perlu dievaluasi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi armada yang memiliki peran penting dalam distribusi bahan pangan.
ORI Kalsel meminta pemerintah bersama pihak terkait mengevaluasi sistem kuota serta memperkuat digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi.
Waspadai Tekanan Harga Menjelang Akhir Tahun
ORI Kalsel juga memproyeksikan kebutuhan sejumlah komoditas seperti telur, daging ayam dan minyak goreng akan meningkat memasuki rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hingga akhir tahun.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena persoalan distribusi dapat berpengaruh terhadap harga barang di tingkat konsumen.
"Bila kelangkaan dan antrean BBM subsidi tidak segera diurai dan keandalan listrik tidak pulih total, biaya distribusi logistik antarkabupaten akan naik. Ini berisiko memicu inflasi dari sisi suplai dan menekan daya beli menjelang akhir tahun," tegasnya.
Tiga Rekomendasi ORI Kalsel
Untuk menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh, ORI Kalsel menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, akselerasi pemulihan kelistrikan, dengan mendorong koordinasi antara Pemprov Kalsel dan PLN agar pembenahan sistem kelistrikan dapat segera dituntaskan.
Kedua, evaluasi distribusi BBM bersubsidi, termasuk sistem kuota dan digitalisasi penyaluran agar lebih tepat sasaran, terutama bagi armada angkutan pangan dan logistik.
Ketiga, penguatan subsidi ongkos angkut, dengan mengoptimalkan sisa alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung transportasi bahan pokok menuju daerah hulu sungai dan wilayah pesisir.
Sulkan menegaskan, ORI Kalsel tidak hanya ingin melihat inflasi terkendali di atas kertas, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
"Stabilitas pangan tentu penting. Tetapi listrik yang andal dan BBM yang mudah diperoleh juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat serta penopang aktivitas ekonomi," pungkas Sulkan.
Penulis : Arsa
Editor : Suyi
