 |
| Penandaranganan bersama hasil rapat koordinasi evaluasi distribusi solar subsidi nelayan di Ruang Swasembada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala, Jumat (29/5/2026) ( Foto Suyi ) |
REPORTASEINDONESIAN.COM, PELAIHARI– Pihak SPBUN Kualatambangan menegaskan kesiapan mereka apabila dilakukan audit maupun pemeriksaan terkait mekanisme distribusi solar subsidi nelayan di Desa Kualatambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi distribusi solar subsidi nelayan yang digelar di Ruang Swasembada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala, Jumat (29/5/2026).
Rapat yang sempat berlangsung panas tersebut akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk dorongan agar PT Pertamina segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi nelayan di wilayah Kualatambangan.
Dalam forum itu, pihak SPBUN melalui kuasa hukumnya Bujino A Salan SH MH didampingi penasihat perusahaan Dr Akhmat Murjani MKes MH menegaskan bahwa selama ini penyaluran solar subsidi dilakukan berdasarkan rekomendasi resmi yang diterbitkan DKPP Tala.
“Kami siap apabila memang harus diperiksa atau diaudit. Penyaluran selama ini mengacu pada rekomendasi DKPP,” ujar Bujino A Salan di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, selama ini pihak SPBUN menjalankan distribusi BBM subsidi sesuai data dan rekomendasi pemerintah daerah demi membantu kebutuhan para nelayan di lapangan.
Bujino juga menegaskan pihaknya tidak ingin sepenuhnya disalahkan apabila di kemudian hari ditemukan adanya persoalan administrasi maupun legalitas kapal nelayan penerima subsidi.
“Karena persoalan perizinan, legalitas kapal dan administrasi itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Kami hanya menjalankan penyaluran sesuai rekomendasi yang diberikan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah nelayan sempat meluapkan kekecewaan mereka lantaran merasa jatah solar subsidi yang diterima tidak sesuai dengan hak penerimaan.
Bahkan beberapa peserta rapat berbicara dengan nada tinggi sehingga suasana forum berlangsung cukup dinamis selama sekitar tiga jam.
Rapat dipimpin Kepala DKPP Tala H Muh Kusri didampingi Asisten Ekobang Pemkab Tala Masturi mewakili Bupati Tala, Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B, serta Kasat Reskrim Polres Tala AKP Cahya Prasada Tuhuteru.
Turut hadir pihak PT Pertamina Patra Niaga Banjarmasin, Kabag Hukum Pemkab Tala Alfirial, pengelola SPBUN Kualatambangan, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Camat Takisung Syafangat hingga Kepala Desa Kualatambangan H Zainuddin.
Hasil klarifikasi dan verifikasi lapangan sebelumnya menemukan adanya ketidaksesuaian data administrasi dalam penyaluran BBM subsidi jenis solar bagi nelayan.
Meski demikian, pihak SPBUN menegaskan kuota distribusi yang dijalankan selama ini mengacu pada rekomendasi DKPP Tala. Dari kuota kontrak bersama PT Pertamina sebanyak 65 ribu liter per bulan, rekomendasi DKPP disebut berkisar sekitar 61 ribu liter.
Selain itu, pihak SPBUN juga menyoroti masih banyak kapal nelayan yang belum memiliki dokumen lengkap.
Mereka menyebut apabila aturan BP Migas dan Pertamina diterapkan sepenuhnya, maka cukup banyak nelayan yang berpotensi tidak memperoleh solar subsidi.
Karena itu, pihak SPBUN berharap adanya kepastian dan perlindungan hukum agar penyaluran kepada nelayan tetap dapat berjalan sambil proses legalitas kapal diselesaikan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala DKPP Tala H Muh Kusri mengungkapkan saat ini baru sekitar 20 persen kapal nelayan di Tanah Laut yang telah memiliki dokumen lengkap.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DKPP Tala menjalankan program “SIAP MELAUT” yang ditargetkan mampu menuntaskan legalitas seluruh kapal nelayan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
“Kami terus melakukan pendampingan dan percepatan dokumen kapal nelayan agar semuanya bisa memenuhi ketentuan,” ujar Kusri.
Di akhir rapat, seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, nelayan, mahasiswa hingga pihak SPBUN bersama-sama menyerukan semboyan “SIAP MELAUT” sebagai simbol komitmen bersama memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi nelayan agar lebih tertib, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir.
Penulis/Editor : Suyi
